MENGAPA UU KOPERASI DIBATALKAN ?

Pada bulan Mei 2014 UU Koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ) resmi dibatalkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
  4. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Hakim Ketua : HAMDAN ZOELVA.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.Pertimbangan hakim menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. MK juga menegaskan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain, koperasi harus menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Pembatalan undang-undang terbaru itu, secara otomatis acuan yang diikuti seluruh geralan koperasi Indonesia tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Maka bisa disimpulkan bahwa inti dari pembatalan UU Koperasi tersebut karena telah melanggar jatidiri koperasi dan akan menyalah artikan tujuan sebuah koperasi. Proses pembuatan UU yang hamper 12 tahun dan menghabiskan begitu besar anggaran dari rakyat merupakan syarat kepentingan kolutif. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus mengajukan UU baru yang bisa menggantikan UU No.25 Tahun 1992 dan UU yang baru nanti harus memuat benar-benar tentang apa arti koperasi sebenarnya dan tujuan sebenarnya, intinya jatidiri koperasi sesungguhnya harus dilaksanakan.

 

Sumber :

http://adityapatria.wordpress.com/2014/05/28/pembatalan-undang-undang-nomor-17-tahun-2012-tentang-perkoperasian/

http://industri.bisnis.com/read/20140531/87/231852/uu-koperasi-dibatalkan-menkop-kecewa-tetapi-taati-putusan-mk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s